Membangun Kohesi Sosial Beragama

by

Kerusuhan bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) menunjukkan masih rentannya kohesi sosial bangsa. Cita-cita membangun Indonesia yang satu, sebagaimana diformulasikan oleh pendiri negara (The Founding Father and Mothers) seakan sirna ketika desing peluru, hujaman meriam, dan sabetan pedang menyimbahkan darah saudara-saudaranya sendiri. Doktrin perdamaian dan persaudaraan yang dibangun dan dijaga sejak zaman nenek moyang, akhirnya diruntuhkan dan diinjak-injak oleh anak cucunya sendiri dengan wajah angkara murka. Emosi dendam pun mengalahkan rasionalitas perdamaian.  Kerukunan sosial seolah menjadi mimpi ketika sesama anak bangsa sulit mewujudkan titik akur.

Konflik paling laten di NKRI selalu berwarna SARA, terutama konflik berlatar belakang suku dan agama. Masalahnya, konflik antar-suku mungkin bisa diatasi dengan kerangka resep nasionalisme, akan tetapi konflik antar-agama sulit ditherapy dengan hanya mengandalkan jargon kebangsaan. Pasalnya, agama selalu dipandang sebagai entitas supra-nasional. Terlebih lagi bom yang terjadi di Jalan MH Thamrin tepatnya di depan Plasa Sarinah Jakarta diduga bom bunuh diri yang dilakukan terorisme yang notabene sekelompok agama garis keras.

Inilah isu yang  sangat menarik perhatian masyarakat di Indonesia sebagai obyek omongan orang dari warung ke warung. Sebuah isu yang sangat menarik perhatian pemerintah dalam menciptakan kondisi kerukunan umat beragama dalam sebuah gejala sosial.

Kerukunan umat beragama harus dibangun dalam kerangka kohesi sosial yang utuh dan solid. Kerukunan umat beragama akan menjadi cermin masa depan bangsa. Pilihannya hanya dua : mau menjadi “cermin retak” atau “cermin bening”. Berbagai pertentangan yang muncul harus diatasi dalam kerangka etika demokrasi, bukan malah dalam kerangka “hukum rimba”, sekalipun mengatasnamakan doktrin keyakinan agama masing-masing.

Demokrasi kebangsaan harus mengatasi (menjadi “penengah”) semua paham yang ada, termasuk paham keagamaan. Dalam rangka menciptakan keberhasilan pembangunan di bidang agama khususnya dalam hal pembinaan kerukunan hidup beragama yang dinamis, maka semua pihak baik pemerintah maupun umat beragama berkewajiban dan sangat berkepentingan untuk senantiasa berusaha membina dan memelihara bagi terciptanya suasana dan kehidupan beragama yang penuh kerukunan. Pembinaan dan pemeliharaan kerukunan tersebut antara lain, dengan cara menghindarkan serta menghilangkan permasalahan yang muncul dilingkungan umat beragama dan masyarakat pada umumnya. Sehingga umat beragamapun dapat terhindar dari permasalahan yang akan merugikan bagi terciptanya stabilitas serta kelancaran jalannya pembangunan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *