Audiensi BPH Migas ke MPR: Dari BBM 1 Harga Hingga Anggaran Ketersediaan

by

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa beraudiensi dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, di MPR RI, Senin (19/2/2018). Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ifan menyampaikan sejumlah hal terkait dengan kondisi migas di dalam negeri.

“Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Nah, BPH Migas juga melakukan hal yang sama,” katanya saat berbincang dengan Zulkifli.

Beberapa hal yang disampaikan BPH Migas kepada Zulkifli salah satunya soal cadangan BBM yang harus disiapkan pemerintah, dalam hal ini BPH Migas.  Salah satu anggota komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo mengungkapkan pihaknya belum bisa melaksanakan program cadangan BBM nasional karena terkendala masalah anggaran. Saat ini, hanya pihak PT Pertamina (Persero) yang telah memiliki cadangan BBM untuk operasional.

“Salah satu tugas BPH Migas adalah menjamin ketersediaan BBM nasional, tapi BBM nasional belum bisa, karena kendala anggaran. Cadangan BBM nasional belum ada (dari BPH Migas). Cadangan yang ada ini operasional 20-23 hari, itu Pertamina,” kata Saryono.

Saryono mengatakan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan cadangan BBM nasional sangat tinggi, yakni berkisar Rp 1 triliun hanya untuk cadangan 1 hari. Hal itu, menurut Sarwono, sudah harus dipikirkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi ketergantungan impor.

“Menurut kajian 2010 dulu pemerintah dan Pertamina itu menambah 1 hari itu Rp 1 triliun. Kendalanya anggaran, sementara negara di dunia itu sudah 90 hari. Kita masih 20 hari itu operasional,” jelasnya.

Selain soal cadangan, anggota komite BPH Migas lainnya Yugi Prayogia juga mengungkapkan soal masih sedikitnya jumlah SPBU yang ada di Indonesia. Saat ini, jumlah SPBU yang ada secara nasional berkisar 6.000 hingga 7.000 dan tersebar di seluruh wilayah.

Jumlah itu, menurut Yugi, terbilang cukup sedikit dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang hampir mencapai 260 juta jiwa.

“Rasio jumlah penduduk dengan pengadaan SPBU, itu masih sangat tinggi rasionya dibandingkan ASEAN. Terhadap jumlah penduduk itu, satu SPBU kita layani 35 ribu orang. Itu rasio rata-rata. Kita hanya punya kurang lebih 6.000 sampai 7.000 ribu,” kata dia.

Masih rendahnya jumlah SPBU yang ada di Indonesia lantaran memerlukan biaya yang tinggi untuk membukanya. Dalam membuka satu SPBU di Jakarta, dana yang dibutuhkan paling tidak berkisar Rp 20 triliun.

Untuk mengakali masalah itu, BPH Migas memiliki satu langkah dengan program sub penyalur di daerah. Dengan adanya sub penyalur tersebut, dinilai bisa menjangkau jaringan layanan SPBU di seluruh Indonesia dengan investasi yang terjangkau.

“Kami punya ide sub penyalur, sub penyalur ini dia bisa investasi Rp 50 juta bisa bangun. Di Asmat (Papua) ada, kita sudah resmikan 3 wilayah. Di Gorontalo juga ada. Dan harga jual itu dipatok sama sesuai dengan BBM satu harga. Nanti volumenya dibatasi 1.000 liter per hari,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Zulkifli Hasan mendukung segala langkah BPH Migas dalam menjaga ketersediaan pasokan Migas di Indonesia. Dia menilai, sektor energi merupakan salah satu hal yang paling penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

“Migas adalah sektor yang menentukan masa depan bangsa kita. Itu disamping pangan. Jadi tugas bapak akan menentukan bagaimana arahnya di Indonesia. Karena kalau ini dua tidak berdaulat maka berat. Nanti bisa negara yang kena perangkap tidak bisa berkembang, sulit maju. Jadi stagnan,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *