Eddy Ganefo: Aturan Pajak yang Baru Bertentangan dengan UU KUP

by

Pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto, lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018. Aturan ini memberikan kewenangan aparat pajak untuk menentukan penghasilan atau omzet peredaran bruto bagi wajib pajak. Ada delapan metode penghitungan yang dikenal sebagai metode tidak langsung oleh fiskus.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Eddy Ganefo mengatakan PMK No.15/PMK.03/2018 bertengtangan dengan Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP), dimana diterangkan, UU tetap menganut sistem dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana.

“PMK No.15/PMK.03/2018 yakni cara lain yang digunakan oleh Ditjen Pajak, bertentangan dengan self-assessment dalam penentuan peredaran bruto Wajib Pajak. UU KUP, penjelasan umum I.3 menegaskan bahwa UU tetap menganut sistem dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana, dan menjadi ciri dan corak dalam perubahan UU,” tegas Eddy saat ditemui di Kantor Pusat KADIN Indonesia, Jakarta (08/03/2018).

Menurutnya, pengusaha juga akan memandang ketentenuan ini menjadi tidak tegas, dengan tidak adanya batasan pembukuan dan pencatatan saat pemeriksaan akan mengakibatkan terlalu luas dan bertentangan dengan UU.

“Untuk pengusaha, ketentuan ini menjadi tidak tegas atau area abu-abu, antara lain tidak ada batasan pembukuan dan pencatatan saat pemeriksaan. Seperti contoh uang di bank dengan setoran tunai dianggap sebagai penghasilan kecuali antar rekening,” katanya.

Eddy Ganefo berharap Ditjen Pajak memberikan pemeriksaan yang lebih sederhana, dan menyarankan Ditjen Pajak untuk lebih memperhatikan pengusaha yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun yang sudah punya  namun kurang memahami kewajibanya.

“Ditjen Pajak diharapkan memberikan pemeriksaan yang lebih mendasar dan mekanisme yang sederhana, dan sebaiknya lebih memperhatikan pengusaha-pengusaha  yang belum memiliki NPWP atau sudah memiliki NPWP tetapi kurang memahami mekanisme hak dan kewajiban yang sistematis.

Disisi lain, Eddy menegaskan KADIN sangat memperhatikan dan sangat mendukung pemerintah khususnya hak dan kewajiban perpajakan para pengusaha. Namun dengan terbitnya PMK ini, menurutnya pengusaha akan semakin menghadapi banyak permasalahan.

“Dengan diterbitkan PMK No. 15/pmk.03/2018 ini pengusaha akan semakin menghadapi banyak permasalahan dan bertentangan dengan harapan pengusaha dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajaknya,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *