DPD RI Dorong Dana Desa untuk Atasi Kelangkaan dan Kelancaran Distribusi BBM

by
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa didampingi oleh Komite BPH Migas, M. Ibnu Fajar menghadiri Rapat Pleno Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) terkait “Kemandirian Energi di Daerah Pedesaan dan Daerah Tertinggal”. Dalam rapat yang diselenggarakan di Lantai 3 Gedung B DPD RI Jakarta, 14 Maret 2018 ini, membahas terjaminnya ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga ke pelosok Negeri sebagai amanah undang-undang Migas No. 22 tahun 2001, Pasal 8 Ayat 4.

Sebelumnya, Ketua  DPD RI Oesman Sapta Odang menyatakan dukungan terhadap kesiapan BPH Migas untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan dan pendistribusian BBM hingga ke pelosok Negeri. Hal tersebut terlontar dalam audiensi terbuka pada 26 Februari 2018 silam.

Dalam Rapat Pleno kali ini, Komite II DPD RI pun kembali menegaskan terkait dukungannya kepada BPH Migas untuk mensukseskan Sub Penyalur BBM bagi masyarakat di desa yang belum terjangkau oleh ketersediaan BBM. Selain itu, Komite II DPD RI juga mendorong pemanfaatan dana desa untuk pembangunan Sub Penyalur BBM.

“Komite II DPD RI mendukung dan mendorong pemanfaatan dana desa untuk pembangunan kelistrikan dan pembiayaan Sub Penyalur BBM desa,” tegas Komite II DPD RI Parlindungan Purba.

Dalam kesempatan tersebut, sebelumnya, Kepala BPH Migas memaparkan solusi untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan dan pendistribusian BBM hingga ke pelosok Negeri melalui Program Sub Penyalur yang dibangun di setiap desa.

“Salah satu solusi untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan dan pendistribusian BBM hingga ke pelosok Negeri dengan membangun minimal 1 Sub Penyalur di setiap desa dan daerah tertinggal,” tegas Fansyurullah Asa atau akrab disapa Ifan dalam Rapat Pleno.

Dikatakan Ifan, Sub Penyalur dapat terbangun di setiap desa dengan menggunakan dana Desa. Lanjut Ifan, Sub Penyalur bisa dibangun dengan dana hanya 50 juta rupiah kapasitas 1000 lt Solar dan 2000 lt Premium.

“50 juta dari 1,5 miliyar dana desa adalah presentase yang sangat kecil, untuk mekanisme pelaksanan sendiri bisa lewat Badan Udaha Milik Desa (BUMDES),” katanya.

Pada Kabupaten 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) sendiri ada 1.833 Kecamatan, 692 Kelurahan dan 18.476 Desa, total 19.476 Desa, jika dibangun Sub Penyalur setiap maka hanya membutuhkan dana 958.400.000.000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *